Partisipasi Masyarakat Lebih Tepat Menyelesaikan Masalah Caleg Koruptor

oleh Andrian Habibi
Peniliti KIPP Indonesia

Akibat perdebatan yang tidak ada hentinya terkait pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyelenggara Pemilu -khususnya Komisi Pemilihan Umum- masih kurang maksimal dalam memenuhi amanah Pasal 448 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat.

Dalam ketentuan tersebut (Pasal 448 ayat 2 UU Pemilu), jelas bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan partisipatif masyarakat. Sehingga, peran aktif masyarakat menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak. Karena, dengan partisipasi masyarakatlah persoalan subtansi menolak calon legislatif mantan narapidana terlaksana. UU Pemilu memuat pembagian partisipatif masyarakat dalam empat bentuk. Sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survey atau jejak pendapat tentang pemilu, dan penghitungan cepat hasil pemilu.

Dengan demikian, KPU harus segera menyusun langkah teknis yang bisa menjadi solusi untuk memenuhi harapan pemilu berintegritas, bersih, jujur dan adil. Kenapa? dengan pemilih yang memahami pemilu dan politik. Maka, pemilih akan bisa menyeleksi para calon wakil rakyat dan senator yang mendukung subtansi caleg berintegritas. Setidaknya, masyakarat akan mampu memilih dan memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR dan DPRD, juga calon anggota DPD di antara banyak pilihan calon. Akan tetapi, bentuk partisipasi masyarakat tidak boleh berpihak yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Karena, semua informasi harus berlaku umum dan normatif. Biarkan pemilih yang menentukan sendiri dengan kesadarannya sendiri. Lalu, partisipasi masyarakat juga diharapkan tidak mengganggu proses penyelenggaraan pemilu. Meskipun demikian, penjelasan ‘tidak mengganggu peyelenggaraan pemilu’ perlu di perjelas. Jangan sampai kritik dan saran terkurung oleh teknis yang tidak dipahami masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 448 ayat (3) juga memuat bahwa partisipasi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik secara luas. Sehingga, masyarakat turut serta mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar. Demi mencapai tujuan dan target itu, masyarakat harus mematuhi ketentuan teknis partisipasi masyarakat oleh KPU (Pasal 449 UU Pemilu).

Kerjasama TSM

Demi membantu kerja-kerja mengaktifkan masyarakat, khususnya pemilih. Ada baiknya KPU bekerjasama dengan organisasi yang mimiliki struktur bertingkat dari pusat sampai ke daerah. Salah satunya adalah organisasi kepemudaan. Dengan kemitraan berjenjang, KPU RI mendidik Pengurus organisasi tingkat pusat, KPU Provinsi bekerjasama dengan pengurus tingkat wilayah. Lalu, KPU Kabupaten/Kota bermitra dengan pengurus tingkat daerah/cabang. Bentuk kemitraan ini bisa juga melanjutkan program Relawan Demokrasi pada pemilu 2014 yang lalu.

Demi meningkatkan semangat partisipatif. KPU harus memberikan stimulus melalui media sosial. Hal ini penting mengingat keaktifan pengguna media sosial di Indonesia. Seperti penggunaan tagar di twitter, foto di instagram, dan live di facebook. Tiga media sosial saja bisa menumbuhkan gerak jari di layar telpon pintar pada program KPU. Jadi, saat sosialisasi bertingkat yang terstruktur dilaksanakan secara massif dan pada waktu yang sama. Dengan program live streaming di media sosial. Maka, potensi perluasan pendidikan pemilu meluas dan menjangkau banyak orang. Inilah pendidikan pemilu dan politik yang terstruktur, sistematis dan massif kepada pemilih.

Di lain sisi, pemuda yang masih memiliki beban sebagai agen perubahan dan kontrol sosial pun kembali aktif. Apalagi semangat sportifitas dan kerja keras akibat demam Asian Games diarahkan ke pemuda yang partisipatif. Sehingga, pemuda secara sadar mensosialisasikan pemilu dan mendidik masyarakat cerdas berpolitik. Apabila KPU dan pemuda bersatu. Jangankan menolak caleg mantan koruptor. Menyeleksi calon yang terlihat bolos saat sidang, atau caleg yang dinilai tidak mampu menjalankan program selama lima tahun terakhir pun bisa. Bayangkan betapa kuatnya peran partisipasi masyarakat dalam memenuhi kedaulatan rakyat untuk menyukseskan pemilu dan menyeleksi pemimpin yang berintegritas.

Related posts