Polemik Penyelenggara, Pengawas dan Pemilu 2019

Renol F. Asdi
Bid. Sosial Politik dan Pemerintahan
Badko HMI Sumatera Barat

Demokrasi indonesia semakin meranjak kearah penyempurnaan. Indonesia merupakan negara yang memiliki penyelenggara pemilihan umum yang komplek. Mulai dari Komisi Pemiliha Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Hingga Dewan Kehirmatan Penyelenggara Pemilu.

Sempurnanya penyelenggara pemilu tidak selaras dengan jalanyanya demokrasi di Indonesia. Ketimpangan demokrasi indonesia semakin terlihat dari ketidak seriusan penyelenggara menjalankan peranya masing-masing. KPU sebagai penyelenggara pemilu masih dirasa lamban menjalankan tugas-tugasnya. Sudah hampir dua bulan berjalan masa kampanye, belum terlihat pemerataan Alat Peraga Kampanye (APK). Tidak maksimalnya peran dan fungsinya komisioner-kemisioner KPU ini mengakibatkan merugikan anggaran negara.

KPU Sumatera Barat contohnya, masih sibuk dengan bimtek, rakor dan sosialisasi di internal KPU itu sendiri. Idealnya komisioner yang di seleksi dengan tahapan yang begitu ketat seharusnya sudah bisa memberikan pencerdasan politik kepada masyarak, bukan pencerdasan personalnya masing-masing.

Tak jauh berbeda, Bawaslu yang sekarang sudah di seleksi sesuai dengan kemampuanya dengan standar nasional masih sibuk dengan kegiatan internal. Kita sama-sama saksikan bahwasanya masih banyak pekerjaan pengawasan yang terbengkalai di lapangan, namu pengawas pemilu sibuk dengan bimtek-bimtek nya di hotel berbintang. Samapai saat ini tidak kita lihat gerakan masif dari bawaslu untuk menertibkan pelangaran-pelangaran aturan kampanye.

Kedua institusi negara penyelenggara pemilu ini seakan keasyikan dengan kegiatan pencerdasan personilnya masing-masing, sedangkan masyarakat yang merupakan objek utama dari pemilihan umum dibuat menjadi binggung.

Kecerobohan dan keteledoran kerja penyelenggara pemilu ini akan menjadi bibit-bibit keributan pasca pemilu. Terhitung kurang lebih lima bulan menjelang pemilu seharusnya penyelenggara dan pengawas telah siap dengan tugasnya masing-masing.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar kurang lebih Rp24,8 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2019, Alokasi anggaran ini naik 3 persen atau bertambah Rp700 miliar dibanding biaya Pemilu dan Pilpres 2014 lalu yang mencapai Rp24,1 triliun.
Partisipasi pemilih pada Pilpres 2014 berdasarkan data yang dilansir KPU sebesar 69,58 persen, dan 30,42 persen masuk pada golongan putih (golput). Dengan naiknya anggaran pemilu, diharapkan juga partisipasi pemilih juga ikut meningkat.

Dengan triliunan anggaran negara yang di alokasikan untuk penyelenggaraan pemilu 2019 di harapkan dapat di manfaatkan untuk memcerdaskan masyarakat yang mempunyai peran sentral dalam pemilihan umum. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih penyelenggara harus melibatkan semua elemen; pemerintah, masyarakat akar rumput, organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan.

Berikutnya penyelenggara dan pengawas pemilu harus bergerak cepat untuk mensosialisasikan tahapan pemilu. Dengan waktu yang relatif singkat seharusnya penyelengara terbuka kepada semua pihak, jangan sampai penyelnggara kuat didalam dan lemah dilur. Penyelenggaraan pemilu 2019 ini di perkirakan rentan konflik, maka pencerdasan politik harus di segerakan kepada masyarakat kelas bawah.

Related posts