Kepentingan Politik 2019, Rakyat Bukan Prioritas

Renol F. Asdi
Bid. Sosial Politik dan Pemerintahan
Badko HMI Sumatera Barat

Perpolitikan indonesia beranjak menuju politik kelas dunia. Dinegra demokrasi seperti indonesia, rakyak menjadi objek utama demokrasi. Indonesia yang bersemboyankan “Dari rakyat untuk rayat” dalam dunia perpolitikan semakin menguat dengan sistem-sistem demokrasi yang komplek di atas kertas.

Di negra demokrasi pemilihan umum merupakan pengambilan keputusan tertinggi. Kedaulatan rakyat menjadi objek perebutan dalam setiap pemilihan umum. Meskipun dalam pemilu melibatkan partai politik, peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan pengawas pemilu tatap saja masyarakat yang di korbankan, karena setiap elemen tersebut memiliki kepentingan individual tersendiri.

Partai politik sebagai lembaga pengusung calon legis latif memiliki kepentingan tersendiri pula. Partai politik akan bekerja habis-habisan untuk bisa merauk suara rakyat sebesa-besarnya dengan tujuan menjadi partai penguasa di republik ini. Tidak jarang kita lihat perbenturan atara partai politik pasca pemilu, baik itu pilkada, pileg apa lagi pelpres.

Sementara itu peserta pemilu (caleg) juga memiliki ambisius masing-masing, menjadi pemenang untuk mendapatkan kursi di parlemen tentu menjadi tujuan utama. Jangankan untuk meemikirkan rakyat, caleg malah memikirkan bagaimana ambisinya bisa terwujud. Setelah duduk para caleg kembali memperlihatkan ambisinya untuk berbagi jabatan di parlemen, sebagai ketua DPRD, Ketua Fraksi dan jabatan yang menjanjikan lainya.

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pun tak kalah ambisi dalam kontestasi pemilihan umum. KPU hanya berfikir bagaimana cara pemilihan berjalan lancar tanpa ada masalah, tidak banyak kepentingan rakyat yang bisa di tumpangkan pada salah satu penyelenggara pemilu ini. Tambah lagi sampai saat ini data SIDALIH menjadi persoalan, masih terdapat 31 juta DPT menurut data mendagri. KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung harus bekerja keras agar tidak menjadi persoalan nantinya.

Panwaslu yang baru saja menjadi salah satu Badan di indonesia tidak jauh berbeda, melakukan pengawasan pemilu agar berjalan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) adalah tujuan utamanya. Masih memperkuat personil untuk persiapan pemilu merupakan kegiatan rutin BAWASLU akhir-akhir ini. Bimtek di hotel berbintang, pleno di tingkat kecamatan, pleno di tingkat kecamatan hingga rakor sana sini.

Dari kepentingan yang telah di utarakan, apa yang bisa mewujudkan demokrasi indonesia yang berkelas dunia? Tidak ada, hanya kepentingan pribadi lembaga dan kelompok semata, tidak ada pencerdasan bagi masyarakat yang memiliki kedaulatan tertinggi pada negara demokrasi. Masyarakat menjadi tumbal di perpolitikan indonesia hari ini. Janji politik menjadi makanan sehari-hari masyarakat di tahun politik sekarang ini. Di negara yang berdaulat dan demokrasi seharusnya rakyat diberikan pencerdasan, bukan di jadikan objek pemuas libido politik bahkan samapai menjadi kendaraan menuju pewujudan ambisius politikus.

Polemik yang tak kunjung selesai ini menjadikan mengakibatkan masyarakat jenuh dengan setiap pesta politik indonesia. Semakin tahun partisipasi pemilih indonesia semakin menurun. Masyarakat semakin skeptis dan antipati terhadap pemilihan umum. Dengan kejenuhan masyarakat ini mengakibatkan maraknya pelanggaran pemilu mulai dari praktek politik uang yang semakin tahun meraja lela sehingga akhirnya menjadi tradisi di setiap pemilihan umum. Dengan semakin maraknya politik transaksi di indonesia sebenarnya mengancam demokrasi indonesia.

Lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu menjadi harpan terakir masyarakat. Peranan Pencerdasan politik sangat di butuhkan masyarakat di tahun politik ini. KPU dan BAWASLU harus melibatkan semua pihak agar pemilu yang damai dapat terwujud. Penyelengara hendaknya selalu melibatkan Organisas kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan dan semua elemen, agar dapat meringankan tugas berat yang akan di hadapinya.

Related posts

Leave a Comment