Tunjangan Wakil Rakyat Naik, Kinerja Harusnya Membaik

Medi Afrizal, S.HI
Wasekum Partisipasi Pembangunan Regional BADKO HMI SUMBAR

Rabu, 23 Agustus 2017 merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi Wakil Rakyat Sumbar, karena di hari itu uang tunjangan dinaikkan seiring telah disahkan Perda sebagai payung hukum saat digelarnya sidang Paripurna bersama dengan Pemprov Sumbar. Banyak yang pro dan banyak juga yang kontra dengan hal itu. Pro karena berharap dengan naik nya tunjangan akan berdampak membaik terhadap kinerja Wakil Rakyat. Namun yang kontra menilai bahwa kenaikkan tunjangan itu hanya akan menambah pengeluaran Propinsi dan belum tentu akan berpengaruh terhadap kinerja.

Kita berpandangan, tidak apa-apa tunjangan dinaikkan dengan alasan yang dikemukakan oleh Ketua Suwirpen Suib Ketua Panitia Khusus (Pansus) penyusunan Ranperda bahwa kerja wakil rakyat semakin berat, dan sesuai arahan dari pemerintah pusat. Namun kita hanya mengingatkan, bahwa dibalik kenaikkan itu harus ada kinerja yang lebih baik. Memperbaiki kinerja apakah dalam bentuk rajin menjemput aspirasi rakyat di dapil masing-masing lalu memperjuangkan melalui jalurnya masing-masing. Kita pikir itu lebih nyata dan kongkret yang bisa dilihat dan dirasakan langsung oleh rakyat. Kalau wakil rakyat tidak meningkatkan kinerja setelah ini, maka rakyat akan menilai bahwa alasan yang dikemukakan oleh Ketua Pansus sebagai alasan yang dicari-cari demi kesenangan dan memperkaya diri sendiri, jelas ini tidak bagus bagi tatanan hidup berdemokrasi di Sumatera Barat, terutama soal kepercayaan rakyat terhadap wakilnya di Dewan.

Sebagai acuan, berdasarkan berita Haluan tanggal 05 Januari 2017 disebutkan bahwa data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar meliris jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat periode September 2016 mencapai 376.510 jiwa. Jumlah itu naik 4.955 jiwa dibandikan Maret 2016. Ini juga semestinya menjadi tugas yang strategis wakil rakyat dalam mengentaskan kemiskinan melalui fungsi anggaran. Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan ekonomi dan juga lapangan pekerjaan. Untuk itu kita berharap wakil rakyat memberikan solusi dari permasalahan ini sesuai tugas dan fungsinya.

Dihimpun dari Padang Ekspres, tunjangan wakil rakyat, (1) Tunjangan komunikasi dulu 9 juta (potong pajak 15%) naik jadi 15 juta (potong pajak 15%). (2) Tunjangan transportasi diperkirakan menjadi 13,4 juta perbulan. (3) Tunjangan perumahan 10 juta sebulan. (4) Gaji sekitar 6-7 juta.(RFA)

Related posts

Leave a Comment